admin
CiremaiNews.com, Kuningan – Pengelolaan Waduk Darma di Kabupaten Kuningan menjadi sorotan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM. Ia menilai bahwa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut harus dikelola secara adil dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Waduk Darma itu memang aset Pemprov dan saat ini dikelola oleh BUMD provinsi. Tapi jangan sampai daerah yang menjadi lokasi aset, seperti Kabupaten Kuningan, hanya menanggung dampaknya saja,” ujar Tina dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, keberadaan Waduk Darma seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan finansial yang masuk ke provinsi, tetapi juga kontribusi nyata bagi daerah. Tina menyarankan adanya skema yang memungkinkan masyarakat lokal ikut merasakan manfaat dari keberadaan waduk tersebut.
“Harus ada bentuk kontribusi balik, baik melalui skema bagi hasil, CSR, atau program lain yang dirasakan langsung masyarakat,” tegasnya.
Tina juga mencontohkan situasi saat Waduk Darma mengalami penumpukan eceng gondok yang menyebabkan sebagian area ditutup. Dalam kondisi tersebut, beban penanganan lebih banyak ditanggung oleh pemerintah daerah setempat.
“Misalnya saat Waduk Darma ditutup sebagian karena eceng gondok menumpuk, yang repot itu pemerintah daerah setempat. Tapi kalau ada keuntungan, semestinya juga ada porsi yang kembali ke masyarakat sekitar, bukan hanya ke kas Pemprov,” jelasnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih terbuka bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dalam menyusun regulasi dan mekanisme pembagian manfaat. Selain itu, Tina menekankan pentingnya pemberdayaan desa-desa penyangga yang berada di sekitar Waduk Darma.
“Desa-desa di sekitar Waduk Darma harus dilibatkan dalam pengelolaannya. Selain menciptakan rasa memiliki, ini juga akan mendorong pemerataan ekonomi di tingkat lokal,” katanya.
Bagi Tina, keadilan dalam pengelolaan aset seperti Waduk Darma menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.
“Intinya, aset daerah jangan hanya dilihat dari sisi profit, tapi juga bagaimana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar aset itu berada. Itu baru namanya pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya.***
Achmad Effendi
Hilda Amelia
