Achmad Effendi
CiremaiNews.com, Cirebon,- Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cirebon memperketat pengawasan pemutakhiran data 18 partai politik di wilayahnya sebagai langkah pencegahan dini menuju Pemilu 2029.
Selama 24–28 November 2025, Bawaslu menyoroti masih adanya parpol yang belum melengkapi dokumen kepengurusan maupun memperbarui data di SIPOL, meski sebagian sudah menunjukkan progres pembaruan pada semester pertama. Ketua Bawaslu, Sadaruddin Parapat, menegaskan pengawasan ini penting untuk memastikan kesiapan administratif parpol demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, Sadaruddin Parapat menyampaikan pentingnya langkah preventif ini. Dalam kunjungannya, Bawaslu memastikan kesiapan parpol dalam pemutakhiran data kepengurusan, penunjukan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), serta kelengkapan dokumen kepengurusan, keanggotaan, dan legalitas lainnya. Bawaslu juga memastikan apakah parpol telah melakukan pembaruan data pada SIPOL.
Partai Politik menyambut baik terhadap kerja pengawasan pemutakhiran data parpol yang dilakukan oleh Bawaslu. Dari dokumen yang diperlihatkan, Bawaslu mendapatkan beberapa catatan.
“Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu menemukan sejumlah partai belum memiliki dokumen kepengurusan yang lengkap serta belum memperbarui data sesuai ketentuan. Sebagian partai juga mengakui tidak memahami sepenuhnya alur pemutakhiran data karena akses SIPOL berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP),” ungkapnya. Senin (01/01/2025)
Selain itu, terdapat parpol yang sudah melakukan perubahan kepengurusan, namun Surat Keputusan (SK) terbaru belum diterbitkan oleh DPP.
Sementara itu, Sadarudin mengatakan hasil koordinasi Bawaslu dengan KPU Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa enam partai politik telah menyampaikan pemutakhiran data pada Semester I (Januari – Juni).Keenam partai tersebut yakni PDIP, Partai Ummat, PKN, Partai Hanura, PKS, dan Partai NasDem, dengan variasi pemutakhiran pada data keanggotaan maupun kepengurusan.
“Pengawasan pemutakhiran data ini penting sebagai langkah mitigasi dini agar masalah administrasi tidak muncul menjelang tahapan Pemilu 2029. Kami ingin memastikan bahwa data di SIPOL sesuai dengan kondisi faktual di masing-masing parpol,” ujarnya.
Selain memeriksa data, Bawaslu juga menilai keberadaan kantor parpol dan memantau aktivitas untuk memastikan fungsi kelembagaan berjalan sebagaimana mestinya.
Bawaslu Kabupaten Cirebon berharap seluruh parpol dapat terus melakukan pembaruan data secara berkala dan meningkatkan kesiapan administrasinya. Hal ini dinilai penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2029.
Hilda Amelia
