CiremaiNews, Kuningan – Persoalan pengelolaan sumber daya air di kawasan Gunung Ciremai kembali mencuat ke ruang publik. Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kuningan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Jalan Raya Kuningan–Cirebon, Rabu (10/12/2025). Aksi ini menjadi bentuk kegelisahan warga atas krisis air yang dinilai semakin dirasakan petani dan masyarakat di lereng Ciremai.
Demonstrasi berlangsung dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Massa menyampaikan tuntutan agar pengelolaan kawasan konservasi, khususnya terkait pemanfaatan air, dievaluasi secara menyeluruh. Arus lalu lintas sempat tersendat akibat konsentrasi massa di jalur nasional tersebut.
Koordinator aksi, Yusuf Dandi Asih, menyampaikan bahwa warga menilai masih terjadi ketimpangan dalam akses air. Menurutnya, di tengah berkurangnya pasokan air bagi pertanian dan kebutuhan rumah tangga, justru terdapat pemanfaatan air oleh pelaku usaha yang dianggap tidak terkendali.
“Kami melihat ada ketidakadilan dalam pengelolaan air. Petani kesulitan, sementara ada pemanfaatan air dalam skala besar yang perlu dijelaskan secara transparan,” ujar Yusuf.
Yusuf juga meminta agar pemerintah pusat turun tangan melakukan evaluasi terhadap kinerja BTNGC. Ia menegaskan tuntutan warga bukan semata-mata untuk menyalahkan, tetapi untuk memastikan fungsi konservasi Gunung Ciremai benar-benar berjalan.
“Kami meminta adanya evaluasi menyeluruh agar pengelolaan kawasan ini berpihak pada kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Toni Anwar, menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Ia membantah anggapan bahwa BTNGC membiarkan pelanggaran pemanfaatan air atau mengabaikan kepentingan warga.
“Setiap pemanfaatan air di kawasan taman nasional diatur dengan ketat. Kami menjalankan pengawasan dan penertiban sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Toni.
Toni mengakui masih ditemukan pemanfaatan air tanpa izin resmi di lapangan. Namun, ia menyatakan BTNGC telah melakukan langkah-langkah penindakan administratif, termasuk pemberian teguran dan pendampingan proses perizinan.
“Temuan di lapangan kami tindaklanjuti. Kami juga membentuk tim untuk memastikan distribusi air tetap berkeadilan dan tidak melanggar prinsip konservasi,” jelasnya.
BTNGC, lanjut Toni, juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
Aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib. Meski demikian, peristiwa ini memperlihatkan masih adanya jarak persepsi antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi. Dialog terbuka dan transparansi kebijakan diharapkan menjadi jalan tengah agar Gunung Ciremai tetap lestari sekaligus mampu menopang kehidupan warga di sekitarnya.