CiremaiNews.com, Kuningan – Proyek pengerjaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) saat ini telah mencapai 81-82 persen, mendekati target yang ditetapkan untuk selesai sebelum Agustus 2024. Keseluruhan proyek di IKN mencakup hampir 90 paket pekerjaan dengan nilai total mencapai Rp 70 triliun.
Dalam wawancara bersama RRI IKN pada Senin (14/5/2024), Ketua Tim Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Dr. Ir. Danis H. Sumadilaga, M.Eng, Sc, menjelaskan, “Pengerjaan di IKN terbagi dalam tiga batch, terutama proyek yang fokus pada ekosistem sebelum 17 Agustus. Pada Juni dan Juli akan ada evaluasi sekitar 47 paket pekerjaan untuk 17 Agustus.”
Lebih lanjut, Danis mengungkapkan beberapa proyek yang akan dievaluasi. “Beberapa proyek yang akan dievaluasi itu, misalnya kesiapan kantor Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, Kantor Kemenko, dan 12 apartemen untuk ASN. Juga infrastruktur lainnya seperti air, jalan lingkungan, listrik, dan fiber optik,” tambahnya.
Sejauh ini, beberapa proyek pembangunan telah selesai, termasuk bendungan Sepaku yang tinggal tahap beautifikasi dan Intake sumber Sepaku yang sudah rampung. “Kawasan Istana dan Kantor Presiden rata-rata progresnya di atas 70 persen. Jika digabung dengan tiga progres tol tahap 1 yang 80 persen, maka progres secara keseluruhan mencapai 81 persen,” kata Danis.
Pembangunan KIPP merupakan salah satu klaster dari sembilan klaster besar pembangunan IKN, dan masih ada delapan wilayah pengembangan lainnya. “KIPP masuk lingkaran kecil seluas 6.700 hektar, lingkaran besar kedua hampir 54.000 hektar, dan lingkaran besar ketiga sekitar 250.000 hektar yang merupakan kawasan pengembangan IKN,” jelas Danis.
Fokus saat ini berada pada KIPP, yang terbagi dalam tiga wilayah yaitu 1A, 1B, dan 1C. Wilayah 1A merupakan pusat pemerintahan yang mencakup pembangunan Kantor Presiden, Istana Negara, kantor kementerian, Gedung DPR, Kantor Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lainnya.
“Untuk 1B dan 1C, pengembangannya lebih diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan bisnis lainnya. Sebagian jalan logistik dalam KIPP dan sumbu kebangsaan sudah selesai,” tegas Danis.
Dalam pengawasan pengerjaan pembangunan, terdapat struktur organisasi mulai dari tingkat atas hingga lapangan dalam satu sistem manajemen konstruksi. Struktur ini mencakup satgas di level atas hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tingkat bawah yang bertanggung jawab atas setiap paket pekerjaan.
Pihak kontraktor memiliki kepala proyek dan timnya, serta tim pengawas, supervisi, atau manajemen konstruksi paket. Selain itu, ada Manajemen Konstruksi Induk yang menjadi alat satgas untuk monitoring dan evaluasi pekerjaan yang dilakukan di IKN.
“Sistem yang dibangun memastikan pekerjaan memenuhi empat hal: kualitas, safety, kesehatan, dan lingkungan. Sistem monitoring berkala melalui dashboard memastikan semua yang dikerjakan sesuai rencana,” kata Danis.
Pengerjaan di IKN terbagi dalam tiga batch, terutama proyek yang fokus pada ekosistem sebelum 17 Agustus. Pada Juni dan Juli akan ada evaluasi sekitar 47 paket pekerjaan untuk 17 Agustus. Beberapa proyek yang akan dievaluasi itu, kata Danis, misalnya kesiapan kantor Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, Kantor Kemenko, dan 12 apartemen untuk ASN. Juga infrastruktur lainnya seperti air, jalan lingkungan, listrik, dan fiber optik.
Beberapa proyek pembangunan sudah selesai dikerjakan seperti bendungan Sepaku yang tinggal tahap bersertifikasi, Intake sumber Sepaku sudah selesai, Kawasan Istana dan Kantor Presiden rata-rata di atas 70 persen.
Jika digabung dengan 3 progres tol tahap 1 yang 80 persen maka progres secara keseluruhan capai 81 persen. Pembangunan KIPP merupakan 1 klaster dari 9 klaster besar pembangunan IKN dan masih ada 8 wilayah pengembangan.
KIPP masuk lingkaran kecil luas 6 ribu 700 hektar, lingkaran besar kedua hampir 54 ribu hektar, lingkaran besar ketiga sekitar 250 ribu hektar itu adalah kawasan pengembangan IKN.
Saat ini fokusnya pada KIPP yang dibagi dalam tiga wilayah yaitu 1A, 1B dan 1C yang fokus utamanya pada 1A yang merupakan pusat pemerintahan. Yakni berdirinya Kantor Presiden, Istana Negara, kantor Kementrian, Gedung DPR, Kantor Mahkamah Agung , Mahkamah Konstitusi dan lainnya. Untuk 1B dan 1C lebih dikembangkan untuk pendidikan, kesehatan dan bisnis yang lainnya. Dan sebagian jalan logistik dalam KIPP dan sumbu kebangsaan sudah selesai.
Terkait pengawasan pengerjaan pembangunan ada struktur organisasi mulai dari tingkat atas sampai ke arah lapangan dalam satu sistem manajemen konstruksi. Ada level atas yang dikendalikan satgas dan di level yang paling bawah yang bekerja di sebut PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab pada setiap paket pekerjaan. Dari pihak kontraktor ada kepala proyek dan timnya, ada tim pengawas, supervisi ataupun manajemen konstruksi paket. Ada juga Manajamen Konstruksi Induk yang menjadi alat satgas untuk monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan IKN.
Selain itu di bangun satu sistem agar pekerjaan bisa memenuhi empat hal yaitu kualitas, safety, kesehatan dan lingkungan. Ada sistem monitoring berkala melalui sistem dasboard untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan.
