Gubernur Jawa Barat menetapkan moratorium penerbitan izin pembangunan perumahan di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat pada Sabtu (13/12/2025) sebagai langkah mitigasi risiko bencana hidrometeorologi.
Tag: Moratorium Perumahan
Risiko Bencana, Izin Perumahan Kuningan Dimoratorium Gubernur Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperluas kebijakan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin perumahan ke seluruh wilayah Jawa Barat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada 13 Desember 2025 dan berlaku untuk 27 kabupaten/kota di Jabar.
Risiko Ekologis Mengintai Pembangunan Perumahan Tanpa RTRW Kuningan
Pencabutan moratorium perizinan perumahan di Kabupaten Kuningan menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati lingkungan. Kebijakan yang diambil saat dokumen tata ruang daerah belum lengkap itu dinilai berpotensi memicu risiko ekologis jangka panjang.
Zona Resapan Cigugur Diincar Pembangunan, Legislator Jabar Minta Pemkab Kuningan Warning Bupati
Pencabutan moratorium pembangunan perumahan bersubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan sejak 12 November 2025 kembali memantik perdebatan.
Rohaman: Jangan Korbankan Kawasan Resapan Air, Demi Proyek Perumahan
geliat program nasional penyediaan tiga juta rumah memang membuka peluang investasi, namun Kuningan memiliki karakter wilayah yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Kawasan perkotaan seperti Kecamatan Kuningan dan Cigugur disebutnya memiliki tingkat sensitivitas lebih tinggi.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.